Dunia Ojol Berubah Survei Ungkap Mayoritas Driver Terima Komisi 20% Asal Dapat Tunjangan

Survei Mengejutkan: Mayoritas Pengemudi Ojol Jakarta Pilih Potongan 20% Asal Dapat Tunjangan dan Orderan Banyak

Jakarta Selatan 24 Jam– Dunia transportasi online (ojol) kembali memantik perdebatan hangat. Di tengah gema protes dan tuntutan pembatasan komisi platform, sebuah survei terbaru justru mengungkap fakta yang tak terduga: mayoritas pengemudi ojek online di Jakarta dan sekitarnya ternyata lebih memilih potongan komisi 20% asalkan disertai dengan tunjangan yang jelas dan volume orderan yang tinggi.

Temuan ini seperti oase di tengah gersangnya polemik antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Alih-alih hanya fokus pada besaran angka potongan, para driver justru menunjukkan pemikiran pragmatis yang berorientasi pada pendapatan bersih dan jaminan hidup.

Dua Kubu dalam Satu Aplikasi

Persoalan biaya komisi telah lama menjadi duri dalam daging bagi para pengemudi ojol. Platform pemesanan kendaraan biasanya memberlakukan potongan sebesar 20% dari setiap tarif orderan. Perusahaan berargumen bahwa biaya ini tidak dapat dihindari untuk menutup biaya operasional, termasuk pemasaran, inovasi teknologi, dan pengembangan fitur keselamatan.

Baca Juga: Kesan Aman Portal Warga Ciracas Bobol, Komplotan Pencuri Gasak Motor di Tengah Malam

Di sisi lain, para pengemudi merasakan beban yang semakin berat. Mereka menuntut pemerintah untuk turun tangan dan mematok batas maksimal komisi sebesar 10%. Tuntutan ini menjadi salah satu poin utama dalam aksi protes bertajuk “179” yang baru-baru ini digelar. Bagi mereka, setiap persen potongan langsung menggerogoti pendapatan yang sudah harus dibagi dengan biaya bensin, perawatan kendaraan, dan kebutuhan hidup.

Hasil Survei: Volume dan Tunjangan adalah Kunci

Survei melalui telepon yang dilakukan oleh Tenggara Strategics pada Selasa dan Rabu lalu terhadap 1.052 pengemudi Grab di wilayah Jabodetabek memberikan perspektif yang lebih nuance. Hasilnya mencerminkan suara hati mayoritas pengemudi yang sering kali tidak terdengar dalam aksi protes.

Yang mengejutkan, 54% responden menyatakan bersedia menerima potongan komisi 20% dengan syarat yang jelas: manfaat nyata seperti dukungan promosi dari aplikasi, asuransi kesehatan atau kecelakaan, atau subsidi perawatan kendaraan. Pilihan ini lebih mereka sukai dibandingkan potongan 10% yang tanpa manfaat tambahan sama sekali.

Artinya, sensitivitas pengemudi bukan hanya pada angka persentase, tetapi pada nilai tambah (value) yang mereka terima. Sebuah potongan yang lebih besar menjadi “lebih adil” jika diimbangi dengan jaring pengaman sosial yang dapat meringankan beban hidup mereka.

Namun, temuan yang paling konsisten dan kuat justru ada pada pertanyaan tentang volume order. Sebanyak 82% responden dengan jelas menyatakan lebih menyukai skenario potongan 20% dengan volume pesanan yang tinggi daripada potongan 10% dengan pesanan yang lebih sedikit. Ini adalah penegasan bahwa yang paling penting bagi para pengemudi adalah orderan yang terus mengalir, karena pada akhirnya, pendapatan kotor yang besar meski dipotong 20% masih lebih menguntungkan daripada pendapatan kotor kecil yang hanya dipotong 10%.

Belajar dari Pengalaman: 10% Belum Tentu Lebih Baik

Survei ini juga menjangkau pengemudi yang memiliki pengalaman bekerja dengan platform yang menerapkan komisi 10%. Dari 18% responden yang mengalaminya, hasilnya sangat menarik:

• 43% mengaku pendapatannya hampir sama antara platform berkomisi 10% dan 20%.

• 42% justru mengaku pendapatannya lebih sedikit ketika bekerja di platform berkomisi 10%.

Data ini memperkuat argumen bahwa komisi rendah bukanlah jaminan pendapatan yang tinggi. Platform dengan komisi lebih tinggi seringkali memiliki basis pengguna yang lebih besar, algoritma yang lebih agresif dalam mendistribusikan order, dan promo yang lebih sering, yang pada akhirnya menghasilkan orderan yang lebih banyak untuk setiap driver.

Status Karyawan vs. Fleksibilitas: Mayoritas Pilih Jadi Mitra

Di luar urusan komisi, isu status kerja juga menjadi perdebatan sengit. Banyak pengemudi menuntut untuk diakui sebagai karyawan tetap, bukan sekadar mitra, agar mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang lengkap.

Namun, survei mengungkapkan bahwa realitanya lebih kompleks. Mengalihkan semua pengemudi ke status karyawan tetap berpotensi mengurangi fleksibilitas jam kerja—hal yang paling dihargai banyak orang menjadi driver ojol. Platform juga kemungkinan akan memberlakukan kriteria perekrutan yang lebih ketat, yang justru bisa meminggirkan banyak pengemudi yang ada saat ini.

Ternyata, hanya 15% responden yang secara tegas menginginkan status sebagai pegawai tetap. Sebanyak 52% pengemudi justru paling menghargai fleksibilitas dan menganggap status kemitraan lebih disukai. Sementara 33% lainnya menginginkan jalan tengah: insentif seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tetapi tetap dikombinasikan dengan status kemitraan yang fleksibel.

Kesimpulan: Sebuah Peta Jalan Menuju Keseimbangan

Survei dari Tenggara Strategics ini memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak: pengemudi, perusahaan platform, dan pemerintah.

1. Bagi Perusahaan Platform: Angka komisi bukanlah satu-satunya musuh. Driver membutuhkan kepastian orderan dan jaminan sosial. Alih-alih hanya berdebat tentang persentase, perusahaan dapat merancang paket kemitraan yang lebih manusiawi dengan tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, dan program perawatan kendaraan yang terjangkau. Investasi pada fitur untuk mendistribusikan order secara lebih merata kepada lebih banyak driver adalah kunci utama kepuasan.

2. Bagi Asosiasi Pengemudi dan Pemerintah: Perlu pendekatan yang lebih cerdas dalam menyuarakan aspirasi. Tuntutan tidak boleh hanya berhenti pada “komisi 10%”. Advokasi harus difokuskan pada pengaturan algoritma untuk memastikan distribusi order yang adil, standar minimum tunjangan untuk semua platform, dan perlindungan asuransi tanpa harus menghilangkan status fleksibel yang diinginkan mayoritas driver.

Pada akhirnya, temuan ini menunjukkan bahwa para pengemudi ojol adalah pelaku ekonomi yang rasional. Mereka menghitung bukan hanya besaran potongan, tetapi nilai akhir yang mereka terima. Mereka tidak meminta ikan, tetapi mereka meminta kail, kolam yang penuh ikan, dan jaring pengaman jika suatu saat kailnya patah. Sekarang, tergantung pada perusahaan dan regulator untuk menjawab permintaan yang masuk akal ini.